Masuk
Daftar
Close
Beranda
Edit Profil
Tulis Karya
Keluar
P
e
n
a
k
o
t
a
.
id

Pasca Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa, Lembaga Perguruan Tinggi Menjadi Sorotan

oleh Redaksi

Penakota.id – Menjelang kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, pemberitaan perpolitikan telah ramai diguncang oleh aksi demonstrasi atau unjuk rasa mahasiswa. Aksi tersebut bahkan telah massif pergerakannya di beberapa daerah. Rata-rata, mahasiswa yang melaksanakan aksi menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menangalkan jabatannya sebagai presiden karena dianggap telah gagal mensejahterakan rakyat yang dibuktikan dari keadaan stabilitas ekonomi Negara.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang hampir menyentuh Rp15.000, sejak krisis moneter 20 tahun lalu menjadi pematik bagi mahasiswa untuk menggelar aksi tersebut.

Menanggapi hal ini, Jokowi tidak mempermasalahkan sejumlah aksi unjuk rasa mahasiswa itu. Bahkan, dengan santai Jokowi mempersilakan mahasiwa untuk melakukan unjuk rasa karena Indonesia dianggapnya merupakan Negara demokrasi.

"Ya ini negara demokrasi silakan. Silakan menyampaikan pendapat," ujar Jokowi saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Minggu (16/9).

Akan tetapi, ketika ditanyai lebih lanjut, Jokowi  berpesan agar unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa alangkah lebih baik dilakukan dengan menaati aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, mengatakan unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah mahasiswa terkait lemahnya perekonomian Indonesia adalah sesuatu hal yang terburu-buru.

"Kita bicara ada datanya, tentang kemiskinan, kesejahteraan, pertumbuhan, dan kesenjangan semuanya ada data," ujarnya di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (16/9).

Berdasarkan hal tersebut, Moeldoko mengimbau agar mahasiswa jangan menyampaikan sesuatu di luar fakta dan data.

"Karena nanti bisa menjadi bias faktanya," tegas Moeldoko.

Politik Praktis

Seiring dengan aksi unjuk rasa mahasiswa, beberapa spekulasi bermunculan dari berbagai pihak. Aksi unjuk rasa mahasiswa ini pada akhirnya dianggap menjadi isntrumen atau medio lawan politik Jokowi untuk menjatuhkan elektabilitas Jokowi lewat mahasiswa. Aksi ini juga disinyalir oleh pihak-pihak tertentu ditungganggi kepentingan politik menjelang Pemilu 2019 nanti.

Terkait hal tersebut, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir angkat bicara. Nasir mengingatkan, sebagai kaum intelektual, para mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia alangkah lebih baik tidak melakukan aktivitas politik praktis di dalam lingkungan universitas atau perguruan tinggi.

"Politik itu adanya di luar kampus. Kalau mereka ingin berpolitik, silakan keluar kampus. Kampus harus bebas dari praktik-praktik politik," ujar Nasir, seusai menghadiri acara peresmian pembangunan dua Gedung Kuliah Bersama di Universitas Negeri Malang (UM), di Kota Malang, Senin (17/9).

Bagi Nasir, jika terbukti mahasiswa terlibat aktivitas politik praktis, pihaknya tidak segan untuk memberikan sanksi tegas kepada Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Sementara itu, ia menambahkan untuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS) akan diberi teguran melalui Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis).

Bagi para mahasiswa yang ingin melakukan protes terhadap kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak sesuai, Nasir berharap mahasiswa dapat berpikir lebih jernih dalam melihat suatu permasalahan. Dikatakannya, para mahasiswa memang harus turut serta dalam memikirkan masalah yang dihadapi negara, serta membantu mencari jalan keluarnya.

“Namun, aksi-aksi yang dilakukan hendaknya harus dilakukan secara hati-hati, supaya tidak disusupi oleh kepentingan politik praktis,” tegas Nasir.

Hampir senada dengan Nasir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy juga menegaskan kepada semua lembaga pendidikan agar tidak digunakan untuk kepentingan politik maupun tempat kampanye peserta Pemilu 2019.

"Tidak boleh, lembaga pendidikan tidak boleh digunakan untuk politik," kata Muhadjir.

Dipaparkan oleh Muhadjir, jika ada kegiatan politik yang masuk ke lembaga pendidikan atau sekolah haruslah benar-benar untuk pendidikan politik untuk mengajarkan para siswa mengenai pentingnya demokrasi di negara ini.

"Yang penting dilakukan dengan niat yang tulus bahwa itu dalam rangka pendidikan politik tidak main provokasi, tidak menebarkan hoax, tidak menebar fitnah saya kira itu sah-sah saja," katanya.

Oleh sebab itu, Muhadjir berharap para guru atau pengajar di lembaga pendidikan untuk menamkan netralitas di tahun politik ini kepada kaum pelajar dan tidak mudah percaya informasi yang tidak benar. Apalagi jika mengarahkan kaum pelajar langsung.

"Para tenaga ASN kita untuk tidak membawa-bawa peranan sebagai guru untuk mengarahkan kepada siswa siswanya terutama untuk politik, berikanlah informasi yang seujujur-jujurnya, sebaik-baiknya jangan menebar 'hoax' di sekolah," katanya.

Politisasi Kampus

Berbicara mengenai politik di lingkungan kampus, hal yang berbeda dipaparkan oleh Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDem). ProDem menganggap dalam hal politisasi di lingkungan kampus, Jokowi lebih memiliki andil dari hal tersebut.

ProDem mengkritisi bahwa sistem yang dibangun Jokowi dalam penentuan rektor di setiap Universitas Negeri merupakan politisasi kampus yang sesungguhnya. Bagi ProDem, langkah tersebut dianggap sebagai bentuk politisasi kampus yang buruk.

"Prodem menolak Rektor dipilih Presiden," kata Ketua Majelis Jaringan Aktivis Prodem Syafti Hidayat dalam keterangan resminya, Minggu (16/9).

Menurut Syafti, politisasi kampus yang vulgar seperti ini harus ditolak. Sebab, bibit diktator yang akan memicu amarah mahasiswa.

"Yang akan merusak nilai nilai pranata pendidikan secara nasional. Sehingga kampus sebagai intelektual yang melahirkan akademisi akan kehilangan moral kecerdasannya," tandas Syafti.

Syafti juga menyatakan, kebijakan Jokowi ihwal Rektor, tidak saja menggambarkan kepanikan takut akan kehilangan kekuasaan, tetapi juga memberangus nilai-nilai demokrasi yang lebih buruk dari masa orde baru.

"Akibat terburuknya adalah akan lahir generasi pragmatisme. Akhirnya kampus menjadi pabrik robot-robot patuh kepada industri kekuasaan," kata Syafti.

Kuping Tipis

Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Yandri Susanto menjamin bahwa aksi unjuk rasa mahasiswa baru-baru ini merupakan pergerakan yang bersih dari politisasi.

Mahasiswa, diakatakan Yandri hanya menyuarakan fakta yang sedang terjadi dan ingin mereka bela. Fakta tersebut merupakan stabilitas ekonomi yang sedang carut marut karena naiknya dolar yang membuat banyak masyarakat bawah ikut merasakan.

“Tidak ada politisasi di dalam aksi mahasiswa, jadi pemerintah tidak perlu khawatir. Hati-hati jangan menyambungkan pendidikan dan demo, apalagi mengecap ada unsur politisasi di dalamnya. Kalau begitu namanya mengerdilkan mahasiswa,” papar Yandri kepada Sir Pentoel, Senin (17/9).

Justru, dikatakan Yandri, masyarakat harusnya berterima kasih kepada mahasiswa karena mereka masih terlihat peduli. Pemerintah, diakuinya juga tidak etis jika anti krikit, menilai setiap ada demo itu merupakan sebuah tunggangan atau ada unsur politisasi di dalamnya.

“Ini di luar musim politik, mereka turun ke jalan itu karena sedang merespon persoalan bangsa. Jadi memang ini kan faktanya sedang ada masalah. Kalau mereka turun di tengah ekonomi dan kesejahteraan bangsa yang stabil, ya lucu juga mereka turun, itu yang perlu dipertanyakan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Yandri menilai bahwa aksi demonstrasi ini merupakan aksi yang sah. Pemerintah diakuinya janganlah memilki “kuping tipis” untuk menyikapi hal tersebut. Bagi Yandri, mereka yang mengatakan ada unsur politik di balik aksi unjuk rasa mahasiswa harus menarik ucapannya karena itu merupakan hinaan bagi mahasiswa sendiri.

(Penakota-fdm/glp)

Bagikan

Ngobrol yuk!

Tambahan Raihan Penghargaan Dunia Eka Kurniawan
Tiba Sebelum Berangkat: Catatan Ringkas