Penakota.id - Ada kebodohan dan keteledoran pemerintah saat wabah pes melanda Malang. Ada pula kisah diskriminasi dalam sejarah kesehatan itu.

Filsuf Prancis Albert Camus pernah menulis novel La Peste (Sampar) pada 1947. Ia mengisahkan wabah sampar atau pes yang menghantam Kota Oran, membuat segalanya penuh ketidakpastian dan kekacauan. Wabah pes, yang disebabkan bakteri Yersinia pestis dari kutu yang menyebar melalui hewan pengerat, terutama tikus, juga diangkat dalam buku Syefri Luwis berjudul Epidemi Penyakit Pes di Malang, 1911-1916.

Syefri membagi buku ini menjadi lima bab. Pertama pendahuluan dan berakhir dengan kesimpulan. Ia memulai pembahasan dengan menjelaskan kondisi masyarakat Malang pada 1911-1916. Di bagian ini, dijabarkan perihal pembukaan jalur kereta api di Malang, pola permukiman, sosial dan ekonomi penduduk, serta kegagalan panen dan impor beras yang memicu masuknya penyakit pes.

Di bab berikutnya, ia menerangkan soal mewabahnya pes di Malang. Di bagian ini, dijelaskan mengenai awal masuk pes di Malang, penanganan wabah oleh pemerintah kolonial, dan menyebarnya wabah ke wilayah Malang dan sekitarnya.

Bab terakhir, ia menjelaskan tentang pemberantasan pes dan dampaknya. Di bab ini, Syefri mengangkat upaya penanganan sepanjang 1912-1913, pemberantasan tikus dan kutu tikus, peran dr. Tjipto Mangoenkoesoemo dalam pemberantasan pes di Malang, pembentukan kota praja Malang pada 1914, dan pembentukan Dienst der Perstbestrijding (Dinas Pemberantasan Pes).

Penanganan yang Lelet

Wabah pes mulanya muncul dari gudang penyimpanan beras impor dari Rangoon, Myanmar, saat terjadi kegagalan panen di wilayah Jawa Timur pada 1910. Berkarung-karung beras disimpan di gudang dekat Stasiun Malang karena jalur kereta api Malang dan Wlingi terputus.

Ternyata, di beras-beras itu ada kutu yang menularkan ke tikus-tikus. Hewan pengerat ini kemudian menjadi pembawa penyakit pes ke manusia. Dari sebuah gudang beras di Turen, pes menyebar ke daerah-daerah yang terdapat gudang beras.

Sebenarnya pes sudah memakan korban pada awal 1911. Namun, saat itu, persisnya Februari hingga Maret 1911, terjadi perbedaan pendapat soal tewasnya seseorang di Malang.

Pendapat pertama menyatakan, korban wafat karena penyakit bisul biasa. Pendapat lainnya menduga korban meninggal lantaran terjangkit pes. Keraguan juga menghinggapi pemerintah kolonial dan pejabat lokal. Mereka tak percaya ada ancaman wabah pes yang mengintai Malang.

Sikap skeptis itu ternyata disebabkan oleh pers yang tak mengangkat pes. Surat kabar hanya memuat berita perkara kolera, cacar, dan malaria.

Bintang Soerabaia dan Soerabaiasch Niewsblad pun mengkritik pemerintah kolonial dan pejabat lokal yang dinilai kurang tanggap, teledor, dan meremehkan penyakit ini. Pemerintah afdeeling Malang hanya membuat sebuah peraturan, yakni yang bisa menangkap tikus dan sesamanya akan diberikan upah oleh negara. 

“Pemerintah afdeeling Malang dianggap terlalu teledor karena dalam waktu satu hari penyakit ini telah meminta korban 300 jiwa,” tulis Syefri.

Pada Maret 1911, seorang direktur laboratorium medis menerima sampel darah seorang guru yang tewas di Malang. Baru kali ini ancaman yang sudah di depan hidung itu terendus. Usai diadakan penelitian, ternyata pes sudah menyerang distrik Malang, Gondang Legi, Karanglo, dan Penanggungan sejak awal Februari 1911.

Penanganan pes di Malang benar-benar lelet. Burgerlijke Geneeskundige Dienst (BGD) alias Dinas Kesehatan Publik baru dibentuk pada 1911. Korban pun kadung berjatuhan. Penularan makin menjadi-jadi.

Syefri menulis, selain di Malang, korban tewas berjatuhan di Surabaya, Kediri, dan Madiun. Pada akhir 1911, terdapat 2.300 kasus, dengan 2.100 orang meninggal dunia. Pada 1913, korban pes di Malang dan sekitarnya mencapai 11.384 orang.

Upaya memberantas pes, jika diperhatikan mirip dengan penanganan Covid-19 kini. Malang dikarantina alias lockdown—menjadi kota pertama dalam sejarah Indonesia yang dikarantina karena penyakit menular.

Orang-orang bumiputera yang terjangkit diwajibkan untuk isolasi di barak-barak yang disediakan. Rumah-rumah beserta isinya yang penghuninya kena pes, disemprot dengan disinfektan belerang. Tak sedikit pula rumah yang dibakar. Dilakukan pula pembatasan akses dari dan menuju Malang.

Lalu, dilakukan penataan permukiman penduduk bumiputra, yang kebanyakan berbahan kayu dan atap daun—diduga tempat tikus terinfeksi pes berkembang biak. 

Penanganan baru benar-benar berhasil setelah dibentuk Dienst der Pestbestrijding (Dinas Pemberantasan Pes) pada 1915. Sangat telat memang, karena pes sudah mewabah sejak 1911. 

Organisasi ini lantas bekerja cepat dan terstruktur. Dinas Pemberantasan Pes membawahi beberapa dinas, seperti dinas eksplorasi dan klinis, dinas isolasi, dinas penularan, dinas pengangkutan, dan dinas perumahan. Dibentuknya kota praja Malang pada 1914 juga ikut membuat penanganan wabah pes lebih baik.

Hasilnya, jumlah korban pes bisa ditekan secara drastis. Syefri menulis, pada akhir 1916 korban wabah ini di daerah Malang dan sekitarnya yang dilaporkan tinggal 595 orang.

Bumiputra Didiskriminasi

Untuk membantu menangani wabah pes di Malang, lantaran kekurangan dokter, Direktur BGD dr. de Vogel merekrut para calon dokter Jawa dari The School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA/Sekolah Pendidikan Dokter Hindia). Mereka langsung diangkat menjadi dokter tanpa tes.

Menurut Syefri, terdapat dua kelompok dokter. Pertama, dokter umum, yang terdiri dari dokter Jawa dan Eropa yang mau turun ke lapangan untuk mengatasi wabah. Kedua, dokter-dokter Belanda yang menolak turun ke lapangan karena takut terjangkit pes. Dokter Belanda ciut nyalinya karena mereka sudah mendengar kisah wabah yang dikenal dengan istilah black death yang melanda Eropa pada abad ke-14.

Selain memerintahkan untuk meninggalkan rumah-rumah orang yang terinfeksi, pemerintah membuat perkampungan baru, yang berbentuk barak-barak untuk pasien terjangkit. Syefri menulis, di awal pemberantasan pes di distrik Penanggungan dibangun 16 perkampungan baru dengan 679 barak. Di Turen terdapat 25 barak, dan di Senguruh ada 82 barak.

“Sedikit demi sedikit desa-desa yang berada di wilayah Malang dan sekitarnya dipenuhi dengan barak-barak isolasi,” tulis Syefri.

Sayangnya, perlakuan untuk isolasi di barak ini tidak menyentuh semua golongan. Bumiputra yang terkena pes diwajibkan tinggal di barak isolasi, tanpa bisa menolak. Jika menolak, militer turun tangan. Sementara orang-orang Eropa dan Timur Asing bisa menolak dibawa ke barak kalau terindikasi kena pes.

“Diskriminasi ini ternyata tidak dipedulikan oleh pemerintah. Padahal, sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan peraturan yang menyebutkan bahwa tiap orang yang menjadi korban pes atau diduga terkena pes mendapat perlakuan yang sama,” lanjutnya.

Barak-barak yang ada pun tak manusiawi. Keluarga pasien yang diizinkan menjenguk, kesulitan memberikan makan ke pasien karena lubang untuk memasukkan makanan terlalu kecil. Kondisi tempat perawatan pasien bumiputra dan bangsa Eropa, Arab, serta Tionghoa pun berbeada. Mereka mendapat fasilitas yang lengkap.

Masyarakat bumiputra pun mengalami diskriminasi dalam mendapat pelayanan kesehatan. Jika seorang dokter tengah menangani orang Eropa atau Tionghoa kaya, pasien bumiputra terpaksa menunggu di bawah pohon hingga sang tamu pergi.

Setelah itu, keluhan pasien ditanyakan bukan oleh dokter, tetapi lewat pembantunya. Pembantunya itu kemudian memberitahu ke dokter, dan dokter baru memberikan obat. Syefri menyebut, dokter-dokter yang ada di Jawa malas melayani orang Jawa karena mereka tak punya uang. Hal ini, yang menurut Syefri, menjadi salah satu akar masalah penanganan pes di Malang berlarut-larut.

Seorang tokoh pergerakan nasional, dr. Tjipto Mangoenkoesoemo pernah ikut serta menangani pes di Malang. Perannya pun tak luput di dalam buku ini. Dokter lulusan STOVIA ini turun ke Malang pada 1912. Dengan gagah berani, Tjipto turun ke lapangan tanpa masker, sarung tangan, dan pakaian pelindung diri. Salah satu kisah heroik Tjipto yang tercatat sejarah adalah saat ia menolong seorang bayi perempuan dari sebuah rumah, yang semua penghuninya mati karena pes. Untuk mengenang peristiwa itu, Tjipto memberikannya nama Pesjati.

Tjipto membantu penanganan wabah hingga Agustus 1912. Namun, meski singkat, pemerintah kolonial menganggap Tjipto berjasa. Ia lantas mendapat penghargaan bintang Ode van Oranje Nassau.

Akan tetapi, ia kecewa karena ketika wabah pes melanda Solo pada 1914, Tjipto tak diizinkan pemerintah ikut menanganinya. Sebab, ia sepak terjang politiknya dianggap membahayakan pemerintah. Kekecewaan itu memuncak. Pada 1915, ia mengembalikan bintang jasa itu. Sebelumnya, ia taruh bintang jasa tersebut di bokongnya.

Meski begitu, Syefri tak mendalam membahas peran Tjipto di Malang. Ia hanya memberi porsi tiga halaman di bukunya. Padahal, jika ingin berusaha lebih keras lagi mengulas Tjipto akan lebih terlihat gambaran kolonialiasme versus nasionalisme dalam panggung wabah pes.

Buku ini bisa menambah wacana tentang sejarah kesehatan, yang terlihat jarang diangkat oleh sejarawan Indonesia. Penting pula sebagai pengalaman menangani wabah penyakit, seperti yang kini tengah kita hadapi.

Namun, sayangnya, penggarapan buku ini kurang maksimal. Selain banyak saltik, kontennya masih terlihat begitu akademis/skripsi. Foto-foto, yang lebih menarik jika ditaruh di sela-sela pembahasan, malah ditampilkan di lampiran halaman belakang. Buku Syefri ini memang diangkat dari skripsinya di Jurusan Sejarah Universitas Indonesia (UI). Begitulah kira-kira. 

Judul         : Epidemi Penyakit Pes di Malang 1911-1916
Penulis     : Syefri Luwis
Penerbit  : Kendi, Yogyakarta
Terbit       : Juli, 2020
Tebal        :  xiv+179 halaman
ISBN         : 978-602-51303-4-2