Michel Foucault, dalam karyanya The Order of Things mengatakan bahwa yang paling visioner dari semua pengalaman empiris adalah bagaimana seseorang mampu mentransformasikan motif dan narasi subjektifnya ke dalam narasi besar yang diikuti oleh publik secara luas.
Di tengah pusaran gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang masih berlangsung, Jokowi-JK presiden dan wakil presiden terpilih tentunya harus mampu mentransformasikan visi dan misi yang didengung-dengungkan selama masa debat dan kampanye untuk dapat diimplementasikan secara luas.
Narasi besar yang dimaksud adalah membangun budaya produktif. Menurut Michael Porter, pengajar di di Sekolah Bisnis Universitas Harvard dengan keahlian bidang manajemen strategis dan keunggulan kompetitif, menyebutkan bahwa suatu bangsa dapat bangkit dan mencapai kemakmuran apabila bangsa tersebut memiliki kultur produktivitas (productivity culture). Menurutnya, productivity culture tidak berasal dari dalam, melainkan dari persaingan antar bangsa.
Saya setuju dengan pendapat pertama Porter, namun tidak sepenuhnya pada yang kedua. Menurut saya kultur produktivitas itu berkaitan erat dengan kebudayaan dan industri kreatif, kebudayaan dan industri kreatif itu berasal dari dalam negeri dan sumber daya alam yang mumpuni. Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK pada salah satu sesi debat pernah mengatakan akan mendukung penuh ekonomi kreatif di Indonesia. Pada tahun 2008 pun, Kementrian Perdagangan yang saat itu dimotori Dr. Mari Elka Pangestu, telah menyusun buku Pengembangan Industri Kreatif Menuju Visi Ekonomi Kreatif Indonesia 2025.
Konten pada buku tersebut yaitu ada pemahaman umum, kontribusi dan rencana strategis pembangunan yang membahas industri kreatif dari berbagai lini. Bagian yang paling menarik dari buku itu adalah cerita-cerita sukses dari berbagai pelaku industri kreatif. Dari mulai membangun, jatuh-bangun hingga menapak pada jalur kesuksesan lewat industri kreatif. Pandangan budaya produktif itu tergambar jelas bersamaan dengan usaha pemerintah menggalakan ekonomi kreatif.
Sistem Tripel Helix, yakni cendekiawan (intellectual), dunia usaha (business), dan pemerintah (government) memang dibutuhkan untuk menunjang industri kreatif yang akan berdampak pada kultur produktif masyarakat. Saat ini program pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kreatif dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dirumuskan melalui Direktorat Jenderal Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya (EKSB) dan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan IPTEK (EKMDI).
Pola industri kreatif di berbagai negara lain pun sangat didukung oleh pemerintahannya. Korean wave dan Cool Japan telah menjadi soft power dan strategi awal diterimanya produk-produk mereka di berbagai belahan dunia. Industri kreatif dipandang semakin penting dalam mendukung kesejahteraan dalam perekonomian. Kreativitas manusia adalah sumber daya ekonomi utama, dan kultur produktif akan tergantung pada produksi pengetahuan melalui kreativitas dan inovasi.
Maka dari itu, produksi kreatif dan budaya dalam negeri harus didukung oleh pemerintahan baru nanti, dengan cara memberikan kebijakan subsidi sebagai bagian dari strategi negara dalam industri ekspor. Hal tersebut untuk menunjang pembangunan Indonesia di masa sekarang dan mendatang.
Wartakota, 2014
https://wartakota.tribunnews.com/2014/08/13/pembangunan-kultur-produktif
